softskill etika profesi akuntansi

1.        Bagaimanakah budaya organisasi bisa mempengaruhi perilaku etis?

Jawab :

Budaya Organisasi adalah sebuah pola asumsi dasar yang diciptakan, ditemukan atau dikembangkan oleh suatu kelompok tertentu sebagai landasan dalam berperilaku dalam organisasi. Budaya organisasi berkaitan dengan aspek subjektif dari seseorang dalam memahami apa yang terjadi dalam organisasi. Hal ini dapat memberikan pengaruh dalam nilai-nilai dan norma-norma yang meliputi semua kegiatan bisnis, yang mungkin terjadi tanpa disadari. Namun, kebudayaan dapat menjadi pengaruh yang signifikan pada perilaku seseorang. Dapat disimpulkan jika perilaku etis seseorang sudah baik maka akan baik juga budaya organisasinya, karena perilaku etis sangat berperan penting dalam pembentukan sikap perilaku seseorang dalam berorganisasi, begitu juga sebaliknya.

2.       Apa yang menentukan tingkatan intensitas masalah etika?

Jawab :

Ada 4 intensitas untuk menentukan tingkatan masalah etika, yaitu :

a.    Etika atau moral pribadi yaitu yang memberikan teguran tentang baik atau buruk, yang sangat tergantung kepada beberapa faktor antara lain pengaruh orang tua, keyakinan agama, budaya, adat istiadat, dan pengalaman masa lalu.

b.  Etika profesi yaitu serangkaian norma atau aturan yang menuntun perilaku kalangan profesi tertentu.

c.  Etika organisasi yaitu serangkaian aturan yang bersifat formal dan tidak formal yang menuntun perilaku dan tindakan anggota organisasi yang bersangkutan.

d.  Etika sosial yaitu norma-norma yang menuntun perilaku dan tindakan anggota masyarakat agar keutuhan kelompok dan anggota masyarakat selalu terjaga atau terpelihara.

3.       Faktor apa yang mempunyai etika secara internasional?

Jawab :

a.       Nilai, moral dan agama

b.      Faktor situasional

c.       Integritas

d.      Objektivitas

e.      Perilaku Profesional

4.      Berikan beberapa contoh skandal etika bidang akuntansi  (accounting scandals) dalam kurun waktu 2005-2012!

Jawab :

PELANGGAR ETIK DI KPK SEBAIKNYA MUNDUR!

JAKARTA, KOMPAS.com — Komite Etik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memutuskan bahwa ada pelanggaran etika ringan di tubuh lembaga itu. Nama-nama yang disebutkan melanggar sebaiknya mengundurkan diri demi menjaga integritas lembaga tersebut. Desakkan itu dilontarkan oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Fadli Zon, di Jakarta, Kamis (6/10/2011).

"Nama-nama yang disebut melanggar etika, meskipun lewat keputusan dengan beda pendapat (dissenting opinion), sebaiknya mundur. Langkah itu akan bisa mengembalikan integritas lembaga KPK yang terlanjur diragukan akibat kasus pelanggaran etika itu," katanya.

Sebagaimana diberitakan, Komite Etik KPK, Rabu lalu, mengumumkan bahwa dua Wakil Ketua KPK, yaitu Chandra M Hamzah dan Haryono Umar, dinilai tidak melanggar etika.

Namun, tiga dari tujuh anggota komite berbeda pendapat (dissenting opinion) dengan menganggap keduanya melanggar etika ringan. Sementara mantan Deputi Penindakan KPK Ade Rahardja dan Sekretaris Jenderal KPK Bambang Sapto Pratomo dianggap melanggar etika ringan.

Fadli Zon berharap, orang-orang dalam lembaga KPK yang dinilai melanggar etika, baik lewat keputusan bulat maupun terpecah, sebaiknya mengundurkan diri. Itu akan lebih terhormat dan dapat menyelamatkan integritas lembaga tersebut.

Selama ini KPK dianggap sebagai satu-satunya yang dipercaya bisa memberantas korupsi ketika lembaga-lembaga lain terasuki kepentingan kekuasaan.

Harapan dan kepercayaan itu perlu dipertahankan dengan menjaga integritas pimpinan ataupun pegawai lembaga itu. Persoalan pelanggaran etika ringan saja bisa mengganggu kepercayaan itu.

"Jangan biarkan integritas KPK terus dipertanyakan gara-gara masih ada nama-nama yang dinilai melanggar kode etik," katanya.

Kode Etik Profesi Akuntan Publik Pandan R.W di PT. Sejahtera terhadap masalah Perpajakan dan Laporan Keuangan

BAB I

PENDAHULUAN

Berkembangnya berbagai perusahaan yang umumnya berbentuk perseroan terbatas, laporan keuangan yang dihasilkan perusahaan biasanya digunakan oleh pemilik perusahaan untuk mengetahui hasil usaha dan posisi keuangannya. Keadaan perkembangan selanjutnya adalah bahwa pihak-pihak luar seperti kreditur, pemerintah, dan lain sebagainya juga memerlukan laporan-laporan yang akurat dan benar dalam rangka pengambilan keputusan-keputusan ekonominya. Dalam keadaan demikian maka laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen memerlukan pihak yang independen atau biasa disebut dengan akuntan publik.

                Akuntan publik adalah akuntan yang menjual jasa profesionalnya kepada masyarakat/klien, terutama untuk jenis pemeriksaan laporan keuangan untuk memeriksa apakah sudah akurat dan benar menurut prinsip-prinsip akuntansi yang lazim. Bidang jasa akuntan publik yaitu meliputi jasa assurance, jasa non-assurance, jasa atestasi, dan jasa non-atestasi. Dalam menjalankan profesinya, salah satu jasa yang diberikan oleh publik adalah memberikan jasa pemeriksaan laporan keuangan agar dapat dipergunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam melakukan pemeriksaan tersebut akuntan harus selalu berpedoman pada tiga hal yakni: Norma Pemeriksaan Akuntan, Prinsip Akuntansi Indonesia, dan kode etik profesi. Kode etik harus selalu dijunjung tinggi oleh akuntan agar jasanya dapat dipertanggung jawabkan dan dipercaya oleh masyarakat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Etika secara garis besar dapat didefinisikan  sebagai aturan yang mendasari baik buruknya suatu perilaku manusia dalam arti moral yang dapat dipandang dari segi batiniah. Etika selalu berlaku dalam situasi apapun, baik kita sedang sendiri atau bersama orang lain.

Etika secara umum, dapat dibagi menjadi:

a.   Etika umum : suatu aturan atau norma yang membahas tentang kondisi-kondisi dasar terhadap perilaku manusia secara moralistis.

b.         Etika khusus : suatu penerapan moral dasar terhadap aspek atau bidang yang khusus dalam kehidupan. Etika khusus dibagi menjadi dua:

-     Etika individual : Aturan atau nilai yang terkait dengan kewajiban dan tingkah laku manusia terhadap dirinya sendiri

-           Etika sosial : Aturan atau nilai yang terkait dengan kewajiban dan tingkah laku manusia sebagai anggota masyarakat

Etika profesi akuntansi merupakan  suatu aturan atau norma dimana seorang akuntan memenuhi tanggung jawabnya secara profesionalisme dengan pertimbangan moral untuk kepentingan publik.

Kode etik merupakan pola aturan, tata cara, tanda, pedoman etis dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan. Tujuan kode etik agar profesional memberikan jasa sebaik-baiknya kepada pemakai atau nasabahnya. Adanya kode etik akan melindungi perbuatan yang tidak profesional.

Kode etik profesi merupakan suatu tatanan etika yang telah disepakati oleh suatu kelompok masyarakat tertentu. Kode etik umumnya termasuk dalam norma sosial, namun bila ada kode etik yang memiliki sanksi yang agak berat, maka masuk dalam kategori norma hukum.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelanggaran kode etik :

-                Tidak ada panduan atau pedoman suatu individu dalam menerapkan etika di suatu lingkungan

-                Tidak adanya pembetulan pada setiap perilaku individu yang telah melanggar etika sehingga seringkali berubah menjadi suatu kebiasaan

-                Tingkah laku dari kelompok individu itu sendiri

-                Lingkungan yang tidak moralistis

            Kode Etik Akuntan yang berlaku di Indonesia mengatur etika yang harus diaptuhi oleh akuntan yang berpraktek di Indonesia, baik Akuntan Publik maupun tipe akuntan yang lain. Kode etik akuntan terdiri dari 3 bagian :

2.             Kode etik akuntan secara umum

3.            Kode etik khusus untuk akuntan publik

4.            Penutup

            Bagian pertama dari kode etik akuntan yang mengatur akuntan secara umum, mengatur hal-hal sebagai berikut :

1.             Kepribadian

2.             Kecakapan professional

3.            Tanggung jawab

4.            Pelaksanaan kode etik

5.            Pelaksanaan kode etik dan penyempurnaannya

Bagian kedua kode etik akuntan mengatur etika khusus untuk akuntan public berisi hal-hal sebagai berikut :

1.             Kepribadian

2.             Kecakapan professional

3.            Tanggung jawab kepada klien

4.            Tanggung jawab kepada rekan seprofesi

5.            Tanggung jawab lainnya

Bagian ketiga dari kode etik akuntan ini hanya berisi satu pasal yaitu mengatur tanggal berlakunya kode etik akuntansi

BAB III

PEMBAHASAN

Pelaku-pelaku penting dalam perekonomian membutuhkan laporan informasi keuangan sebagai dasar pembuatan keputusan mereka. Sebagai pengguna informasi keuangan, mereka menginginkan kualitas laporan keuangan yang relative tinggi. Artinya, informasi keuangan yang mereka peroleh benar-benar mampu mencerminkan keadaan sebenarnya. Profesi Akuntan publik bertugas dalam menyelenggarakan pemeriksaan yang independen atas laporan keuangan dan memberikan jaminan reabilitas laporan keuangan yang disajikan manajemen. Dalam kasus etika profesi akuntansi benar-benar dibutuhkan sikap profesionalisme yang tinggi terhadap klien, rekan seprofesi, maupun dalam hal tanggung jawab lainnya. Pada kasus Pandam R.W dengan PT. Sejahtera ini juga dibutuhkan sikap profesianalisme, seharusnya PT. Sejahtera tidak ceroboh untuk menunjuk Pandam R.W sebagai rekan akuntannya hanya karna melihat dari sisi hubungan internalnya saja. Hal ini adalah salah satu upaya dalam mengantisipasi terjadinya segala bentuk kecurangan, karena kecurangan bisa terjadi klien dan akuntan memiliki hubungan yang internal dan  mengetahui kelemahan-kelemahan perusahaan serta laporan keuangan perusahaan tersebut. Namun apabila Pandam R.W memilik sikap profesionalisme dan menjunjung tinggi kode etik akuntan maka hal tersebut tidak perlu dicemaskan.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan :

Dalam kasus Pandam R.W dan PT. Sejahtera telah melanggar kode etik, karena PT. Sejahtera hanya melihat dari sisi hubungan internalnya saja dan telah melibatkan Pandam R.W lebih jauh untuk merumuskan dan mengambil keputusan perusahaan terutama yang berkaitan dengan perpajakan dan laporan keuangan. Pandam R.W juga telah melanggar kode etik akuntan mengenai :

1.             Kepribadian

Dalam poin Independence in Appearance yang artinya seorang akuntan publik sudah tidak independen karena mempunyai hubungan yang istimewa dengan pimpinan perusahaan.

2.             Kecakapan professional

Kewajiban akuntan publik untuk menjelaskan kepada staff dan ahli yang bkerja padanya tentang keterikatannya dengan Kode Etik Akuntan Indonesia.

Saran :

            Seharusnya Pandam R.W bisa menerapkan sikap profesionalisme karena berdasarkan kode etik seorang akuntan publik tidak boleh menerima pekerjaan kecuali ia atau kantornya mampu menyelesaikan pekerjaan tersebut dengan kompetensi profesional (sesuai dengan Norma Pemeriksaan Akuntan). Dan PT. Sejahtera seharusnya tidak ceroboh menunjuk Pandam R.W karena suatu hubungan internal, hal ini dapat mencegah terjadinya kecurangan dan pelanggaran kode-kode etik akuntan.

DAFTAR PUSTAKA

Anrens Alvin, 2001, Auditing dan Pelayanan Verifikasi, Edisi 9, PT. INDEKS Kelompok GRAMEDIA, Jakarta

Halim Abdul, 1994, Pemeriksaan Akuntansi 1, Universitas Gunadarma, Jakarta

http://id.wikipedia.org/